Layanan

PBB

Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru ditandatangani oleh Pemohon
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
FC KTP Pemohon dan atau yang dikuasakan
FC Sertifikat atau AJB
Dokumen Pendukung Lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak
Surat Kuasa Jika Dikuasakan
Fotocopy SPPT Tetangga
Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Surat Keterangan Desa Belum Memiliki KTP

Surat Permohonan Pembetulan oleh Pemohon
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
FC KTP Pemohon dan atau yang dikuasakan
FC Sertifikat atau AJB
Dokumen Pendukung Lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak
Surat Kuasa Jika Dikuasakan
Pelunasan PBB tahun sebelumnya
Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Surat Permohonan Mutasi/Pecah/Gabung Objek Pajak oleh Pemohon
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
FC KTP Pemohon dan atau yang dikuasakan
FC Sertifikat atau AJB
Dokumen Pendukung Lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak
Surat Kuasa Jika Dikuasakan
Pelunasan PBB tahun sebelumnya untuk mutasi habis dan penggabungan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Surat Permohonan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB oleh Pemohon
FC KTP Pemohon dan atau yang dikuasakan
FC SPPT/SKP tahun berjalan Objek Pajak yang akan diajukan
Dokumen Pendukung Lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak
FC SK pengurangan tahun sebelumnya (jika pernah mengajukan)
FC Rekening Listrik, Telepon, dan Air
Struk Gaji/Pensiunan/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan (PM-1) dan atau foto copy Kartu Bantuan Langsung Tunai
Pelunasan PBB tahun-tahun sebelumnya

Surat Permohonan Pengurangan PBB oleh Pemohon
FC KTP Pemohon dan atau yang dikuasakan
FC SPPT/SKP tahun berjalan Objek Pajak yang akan diajukan
Dokumen Pendukung Lain yang berkaitan langsung dengan Objek Pajak
FC SK pengurangan tahun sebelumnya (jika pernah mengajukan)
Struk Gaji/Pensiunan/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan (PM-1) dan atau foto copy Kartu Bantuan Langsung Tunai
Pelunasan PBB tahun-tahun sebelumnya

Permohonan Pendaftaran Objek dan Subjek Baru PBB: https://s.id/Iq6uF
Permohonan keringanan/pengurangan PBB : https://s.id/wJQHO
Permohonan Pembetulan SPPT,SKPD,STPD,SKPDLB dan Pembatalan SPPT,SKPD,STPD : https://s.id/xisWi
Permohonan Mutasi Pecah Penggabungan OP : https://s.id/GKxCv

Jual Beli : Harga Transaksi (Risalah Lelang, Brosur, Nilai Wajar) – NPOPTKP (80 Juta Rupiah) X 5%
Hibah : Total NJOP – NPOPTKP (80 Juta Rupiah) X 5%
APHB : Hitungan APHB - NPOPTKP (80 Juta Rupiah) X 5%
Lelang : Risalah Lelang - NPOPTKP (80 Juta Rupiah) X 5%
Waris : Total NJOP – NPOPTKP X 5% NPOPTKP Waris Satu Derajat Lurus sebesar 300 Juta Rupiah, selain itu sebesar 80 Juta Rupiah

KTP dan KK Pembeli (Jika sudah menikah wajib dilampirkan juga)
KTP dan KK Penjual
Foto Lokasi beserta Akses Jalannya
Draft AJB
Sertifikat (SHGB/SHM) bisa yang elektronik atau analog
SPPT
Kwitansi (Jika Cash) / SP3K (Jika Kredit)
Surat Pernyataan Jual Beli Bermaterai
Surat Kuasa dari Notaris
Brosur Perumahan
Dokumen lain yang dibutuhkan
Slip gaji 3 bulan terakhir sejak saat tanggal penyerahan berkas BPHTB
Slip gaji pasangan jika bekerja
Surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangani oleh atasan WP
Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah dari Kelurahan/Desa
Surat Pernyataan Tidak Bekerja dari Kelurahan/Desa (Jika pasangan tidak bekerja)

Wajib lapor jika ada perubahan identitas pemilik atau nama usaha.
Syarat: Isi formulir perubahan data di kantor Bapenda.
Lampiran: NPWPD lama asli, KTP baru, NIB terbaru jika ada perubahan badan usaha, serta foto lokasi baru.

Sistem Self Assessment. Tarif PBJT Standar = 10%

Restoran/Kafe: 10%
Katering: 10%
Perhotelan/Kos: 10%
Jasa Parkir: 10%
Hiburan Umum: 10%
Pagelaran kesenian tradisional: 5%
Hiburan Khusus (Diskotik/Spa/Karaoke): 40%
Tenaga Listrik oleh rumah tangga:
- Daya sampai dengan 2.200 VA: 5%
- Daya di atas 2.200 VA: 6%
Tenaga Listrik dari sumber lain: 3%
Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan dikonsumsi sendiri: 0,9%
Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan komersil: 1,5%

Penyetoran pajak: Maksimal 10 hari kerja bulan berikutnya
Pelaporan omset (SPTPD): Maksimal 15 hari kerja bulan berikutnya
Terlambat lapor/bayar dikenakan sanksi administratif: BUNGA 1% PER BULAN dari pokok pajak yang belum dibayar

Pajak untuk spanduk komersial/nama pajak (NSR): 25% dari Nilai Strategis Reklame (NSR).
NSR dihitung dari: Ukuran, Jenis media, Lokasi, & Jangka waktu tayang.
Wajib lapor SEBELUM dipasang.